Jerit Rindu Personel Ditsamapta Polda Sumsel Menembus Bara Karhutla
berita polisi
PALEMBANG — “Assalamualaikum bu… Maaf adek belum bisa pulang ke rumah…”
Pesan singkat penuh keharuan tersebut menjadi cermin nyata dari beratnya pengorbanan para personel Ditsamapta Polda Sumsel yang tengah berjuang di garis terdepan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Di saat masyarakat menikmati kehangatan berkumpul bersama keluarga, para garda terdepan ini harus tetap bersiaga, menembus pekatnya asap dan tebalnya lahan gambut demi memadamkan titik-titik bara yang tersembunyi di dalam tanah.
Rasa rindu akan rumah dan hangatnya pelukan keluarga tak dimungkiri kerap membayangi. Namun, tugas negara dan keselamatan jutaan napas masyarakat dari ancaman kabut asap menuntut profesionalisme serta dedikasi tanpa batas. Tanggung jawab besar itu dipikul mantap di atas pundak para personel.
Di tengah gempuran rasa lelah yang menguras fisik dan mental, kebersamaan menjadi benteng pertahanan terbaik mereka. Duduk melingkar di tengah hutan, berbagi sebungkus nasi bersama rekan sejawat, menjadi momen sederhana yang menguatkan tekad bahwa tak ada perjuangan yang dilakukan sendirian.
Setiap tetes keringat, rasa lelah, dan keikhlasan menahan rindu ini diiringi harapan besar agar bumi pertiwi segera terbebas dari ancaman bencana asap. Doa dari seluruh lapisan masyarakat amat dibutuhkan agar bencana karhutla segera teratasi, sehingga para prajurit penjelajah gambut ini dapat kembali pulang dan berkumpul dengan keluarga tercinta dalam keadaan selamat.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. menginstruksikan seluruh Polres jajaran untuk memperkuat deteksi dini, pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menyusul meningkatnya potensi kebakaran akibat kondisi cuaca kering di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, Jumat (21/8/2026).
Arahan tersebut disampaikan Kapolda Sumsel sebagai tindak lanjut evaluasi penanganan Karhutla bersama Wakapolri melalui Zoom Meeting. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan Polda Sumsel bersama TNI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mengantisipasi ancaman Karhutla.
Kapolda menegaskan bahwa penanganan Karhutla di Sumatera Selatan tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran terjadi. Deteksi dini, edukasi masyarakat, mitigasi, kesiapan sarana dan respons cepat harus menjadi satu rangkaian yang berjalan secara berkelanjutan.
“Memang titik api tidak bisa kita tolak, tetapi bisa kita cegah dan kita mitigasi. Upaya-upaya yang dilaksanakan selama ini sudah berjalan cukup bagus, tinggal dijaga dan ditingkatkan pelaksanaannya,” tegas Kapolda Sumsel.
Kapolda meminta setiap informasi titik panas yang diperoleh melalui sistem pemantauan seperti SiPongi maupun Lancang Kuning segera diteruskan ke command center masing-masing Polres untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh tim maupun Satgas yang telah dibentuk.
Berdasarkan informasi yang diterima dalam arahan tersebut, sebanyak 31 hotspot terpantau berada di wilayah Sumatera Selatan, dengan konsentrasi antara lain di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kapolda menekankan agar setiap titik panas segera diverifikasi sehingga potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Langkah konkret apabila ada titik api itu yang perlu kita jadikan tolok ukur. Tim yang sudah dibentuk harus segera merespons dan menindaklanjuti,” ujarnya.
Selain memperkuat kesiapan personel, Kapolda menginstruksikan jajaran untuk kembali mengecek kondisi embung, sekat kanal, sumber air, serta ketersediaan sumur bor yang dapat digunakan untuk mendukung pemadaman apabila terjadi kebakaran.
Kewaspadaan tersebut perlu ditingkatkan karena kondisi kekeringan mulai terlihat di sejumlah wilayah. Dalam evaluasi yang disampaikan, permukaan Sungai Musi disebut telah mengalami penurunan sekitar dua meter dan Sumatera Selatan telah hampir satu bulan tidak mendapatkan hujan.
Pada tingkat provinsi, penanganan Karhutla dilaksanakan secara terpadu melalui Satgas yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, TNI-Polri dan instansi terkait. Kapolda Sumsel bertindak sebagai Wakil Ketua Satgas, sementara Pangdam II/Sriwijaya sebagai Ketua Satgas.
Polda Sumsel juga telah mendukung langkah mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Sebanyak 43 sorti penerbangan telah dilaksanakan. Dalam dialog bersama Wakapolri, Kapolda turut menyampaikan kebutuhan dukungan lanjutan untuk operasi modifikasi cuaca serta sarana udara guna mempercepat proses verifikasi dan mitigasi, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Wakapolri mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Polda Sumsel dalam menangani Karhutla. Pola penanganan yang diterapkan dinilai telah mencakup upaya pencegahan hingga penanganan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Mabes Polri juga akan mengomunikasikan kebutuhan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca dan helikopter untuk Sumatera Selatan.
Kapolda selanjutnya memastikan Polda Sumsel siap memberikan dukungan kekuatan kepada satuan kewilayahan yang membutuhkan tambahan personel, khususnya apabila muncul titik panas baru yang memerlukan respons cepat.
“Kalau memang ada, kita jangan mundur. Sama-sama kita tindak lanjuti. Jangan pernah lelah untuk tetap berupaya semaksimal mungkin, karena upaya tidak akan menipu hasil,” pesan Kapolda Sumsel.
Bedah Rumah Polda Metro Jaya Hadirkan Harapan Baru bagi Keluarga Nuriyah
Nuriyah berterima kasih kepada Polda Metro Jaya atas program bedah rumah. (Dok. Polda Metro Jaya)
Tangerang -Program Bedah Rumah Kemerdekaan Polda Metro Jaya membawa harapan baru bagi keluarga Nuriyah. Warga Kampung Kabasiran RT 02 RW 04, Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, itu kini bisa hidup lebih tenang di rumah yang layak huni.
Nuriyah tinggal bersama suaminya, Muis, dan lima anak mereka. Sebelum direnovasi, kondisi rumah yang mereka tempati cukup memprihatinkan.
Dinding rumah sudah rapuh dan nyaris ambruk. Sementara celah-celah di dinding membuat angin mudah masuk sehingga anak-anak kerap kedinginan pada malam hari.
“Dindingnya sudah mau bocor sampai mau ambruk. Anak-anak selalu kedinginan setiap malam karena angin masuk dari celah-celah rumah,” ujar Nuriyah, Jumat (21/8/2026).
Kondisi tersebut makin berat karena rumah mereka tidak memiliki kamar mandi. Untuk mandi maupun buang air, Nuriyah dan keluarganya selama ini harus menumpang ke rumah tetangga.
Setelah melalui proses renovasi, keluarga tersebut kini dapat menempati rumah yang lebih layak, aman, dan nyaman serta telah dilengkapi kamar mandi. Perubahan itu membuat kebutuhan dasar keluarga yang sebelumnya harus bergantung kepada tetangga kini dapat dipenuhi di rumah sendiri.
Nuriyah mengaku sangat bersyukur atas bantuan tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Kapolri atas perhatian terhadap masyarakat, serta kepada Kapolda Metro Jaya dan seluruh tim yang telah membantu proses renovasi rumah keluarganya.
“Sekarang rumah kami sudah sangat layak huni dan nyaman. Kami tidak perlu menumpang lagi ke rumah tetangga. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga seluruh kebaikan ini dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan rezekinya dilipatgandakan,” tutur Nuriyah.
Rumah Nuriyah merupakan salah satu dari 35 rumah warga yang direnovasi oleh Polda Metro Jaya dalam program Bedah Rumah Kemerdekaan. Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri meresmikan secara simbolis rumah di wilayah Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.
Kapolda menyampaikan bahwa program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.
Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui komitmen Polri untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat dan menghadirkan program yang memberi manfaat langsung bagi warga.
“Program ini merupakan program dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dalam hal penyediaan rumah layak huni. Ini juga merupakan komitmen Bapak Kapolri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan perbaikan bagi masyarakat,” ujar Komjen Asep Edi.
Program Bedah Rumah Kemerdekaan Kapolda Metro Renovasi 35 Rumah Warga di DKI Jakarta
Foto: Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri meresmikan 35 rumah layak huni. (dok. Polda Metro Jaya)
Jakarta -Polda Metro Jaya meresmikan 35 rumah layak huni melalui Program Bedah Rumah Kemerdekaan. Bedah rumah merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.
Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri mengatakan kegiatan peresmian bedah rumah ini bukan sekadar kegiatan seremonial, namun tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui komitmen Polri untuk hadir lebih dengan dengan masyarakat dan menghadirkan program yang memberi manfaat langsung bagi warga.
Bedah rumah diresmikan secara simbolis oleh Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri di salah satu rumah penerima manfaat di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (21/8/2026).
“Program ini merupakan program dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dalam hal penyediaan rumah layak huni. Ini juga merupakan komitmen Bapak Kapolri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan perbaikan bagi masyarakat,” ujar Komjen Asep Edi.
Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri meresmikan 35 rumah layak huni, Jumat (21/8/2026). Program bedah rumah ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat. (Foto: dok. Polda Metro Jaya)
Sebanyak 35 rumah telah selesai direnovasi dan siap huni, tersebar di 12 wilayah Polres jajaran Polda Metro Jaya. Rinciannya, Jakarta Pusat (3 rumah), Jakarta Utara (3 rumah), Jakarta Barat (3 rumah), Jakarta Selatan (3 rumah), Jakarta Timur (4 rumah), Tangerang Kota (3 rumah), Bekasi Kota (4 rumah), Kabupaten Bekasi (3 rumah), Depok (3 rumah), Pelabuhan Tanjung Priok (1 rumah), Kepulauan Seribu (1 rumah), dan Tangerang Selatan (4 rumah).
Kapolda berharap rumah yang telah direnovasi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga penerima. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para Kapolres jajaran, mitra, serta seluruh pihak yang terlibat sejak proses pendataan hingga penyelesaian renovasi.
“Mudah-mudahan rumah ini bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi Bapak dan Ibu sekalian. Tolong dirawat dan dijaga. Ini merupakan bentuk perhatian kepada masyarakat agar mendapatkan rumah yang layak untuk dihuni,” kata Komjen Asep Edi.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri berpesan agar penerima manfaat menjaga dan merawat rumah yang telah direnovasi tersebut. (Foto: dok. Polda Metro Jaya)
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan Program Bedah Rumah Kemerdekaan membawa pesan bahwa peringatan kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni, tetapi juga diwujudkan melalui manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kemerdekaan harus hadir dalam kehidupan masyarakat. Rumah yang layak bukan sekadar bangunan, tetapi menjadi ruang bagi keluarga untuk hidup lebih aman dan nyaman, membesarkan keluarga, serta menata masa depan yang lebih baik,” ujar Kombes Budi Hermanto.
Menurutnya, program tersebut juga mencerminkan pengabdian Polri yang tidak hanya hadir melalui tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kepedulian terhadap kebutuhan sosial masyarakat.
“Polri hadir bukan hanya ketika masyarakat membutuhkan rasa aman, tetapi juga melalui kepedulian yang memberikan manfaat nyata. Semangat inilah yang terus kami jaga dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, Polri hadir sebagai Penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan” pungkas Budi Hermanto.
DJP dan Polda Metro Jaya Bongkar Jaringan Meterai Ilegal, Cegah Potensi Kerugian Negara hingga Rp1 Triliun
Jakarta, 19 Agustus 2026 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan produksi dan peredaran meterai ilegal yang beroperasi di lima wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pengungkapan jaringan tersebut merupakan hasil investigasi bersama (joint investigation) yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan produksi dan peredaran meterai ilegal.
Dalam kurun waktu 24 Juni hingga 2 Juli 2026, DJP bersama Polda Metro Jaya melakukan serangkaian investigasi dan tindakan penegakan hukum hingga berhasil menghentikan aktivitas jaringan tersebut. Dari hasil pengungkapan, Polda Metro Jaya mengamankan mesin produksi, bahan baku, meterai palsu, meterai bekas pakai (rekondisi), serta berbagai barang bukti lain yang digunakan untuk memroduksi dan mengedarkan meterai ilegal.
Berdasarkan hasil investigasi, turut diamankan tiga gulungan kertas bahan baku yang diperkirakan mampu memproduksi lebih dari 33 juta keping meterai palsu per gulungan. Penyitaan tersebut berhasil mencegah potensi hilangnya penerimaan negara hingga sekitar Rp1 triliun.
Dalam investigasi ini berhasil diungkap keseluruhan meterai yang telah dijual oleh sindikat sebanyak 4.007.334 keping, sehingga praktik sindikat ini telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp40.073.340.000. Selain itu, investigasi ini juga telah menyita mesin produksi yang diperkirakan dalam kurun waktu satu tahun mampu memproduksi sebanyak 900.000 keping meterai palsu sehingga dapat mencegah kerugian negara sebesar Rp9.000.000.000.
Menanggapi pengungkapan tersebut, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya atas sinergi yang terjalin dalam melindungi penerimaan negara melalui penegakan hukum ketentuan Bea Meterai. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas sistem perpajakan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Bea Meterai merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Tindakan pemalsuan maupun penyalahgunaan meterai tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat karena dokumen dengan meterai illegal akan mempengaruhi kepastian hukum atas dokumen tersebut dimana dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar, tidak bisa menjadi alat bukti dalam beracara di pengadilan. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen DJP bersama aparat penegak hukum dalam melindungi penerimaan negara dan kepastian hukum masyarakat,” ujar Bimo Wijayanto.
Selain melindungi penerimaan negara, pengungkapan kasus ini juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di bidang Bea Meterai terhadap praktik pemalsuan dan penyalahgunaan meterai. Proses hukum terhadap para tersangka dilakukan sesuai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Produsen dan pengedar meterai palsu dipersangkakan melanggar Pasal 24 dan Pasal 25 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta. Sementara itu, produsen dan pengedar meterai bekas pakai (rekondisi) dipersangkakan melanggar Pasal 26 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.
Di samping penegakan hukum, DJP terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menggunakan meterai yang sah dalam setiap dokumen yang terutang Bea Meterai. DJP mengimbau masyarakat untuk menggunakan meterai tempel yang sah, masih berlaku, dan belum pernah digunakan. Dokumen yang dibubuhi meterai palsu maupun meterai bekas pakai (rekondisi) dianggap belum memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai sehingga harus dilakukan pemeteraian kemudian sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menghindari risiko hukum dan kerugian finansial, masyarakat diimbau membeli meterai hanya melalui saluran resmi yang ditunjuk pemerintah.
Sejalan dengan upaya tersebut, DJP mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mencegah peredaran meterai ilegal.
“Kami mengimbau masyarakat untuk membeli meterai hanya melalui saluran resmi dan tidak mudah tergiur dengan penawaran di bawah harga yang ditetapkan. Apabila menemukan dugaan produksi maupun peredaran meterai ilegal, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada DJP atau aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga penerimaan negara, menciptakan kepastian hukum, serta mendukung iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” tutup Bimo Wijayanto.
Lebih lanjut di: https://pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-dan-polda-metro-jaya-bongkar-jaringan-meterai-ilegal-cegah-potensi-kerugian-negara
Kapolda Sumsel Hadiri Upacara HUT ke-81 RI, Soliditas Forkopimda Jadi Kekuatan Persatuan
PALEMBANG — Semangat persatuan dan kebersamaan mewarnai Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Lapangan Upacara Griya Agung, Palembang, Senin (17/8/2026).
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut.
Kehadiran unsur pimpinan daerah, TNI-Polri, instansi vertikal, veteran, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, serta berbagai elemen masyarakat menjadi gambaran kuat bahwa kemerdekaan terus menjadi titik temu untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman.
Upacara dipimpin Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, S.H., selaku Inspektur Upacara. Seluruh peserta mengikuti rangkaian peringatan dengan penuh penghormatan, mulai dari prosesi upacara hingga pembacaan Naskah Proklamasi dan penghormatan terhadap Sang Saka Merah Putih.
Bagi Kapolda Sumsel, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bukan sekadar agenda seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kehadiran Kapolda Sumsel bersama jajaran Pejabat Utama Polda Sumsel juga menunjukkan soliditas institusi Polri dalam membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Selatan.
Rangkaian kegiatan berlangsung semarak dengan penampilan seni dan lagu, atraksi Marching Band SMK Negeri 6 Palembang, serta sesi foto bersama Forkopimda dengan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka).
Momentum kemerdekaan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat pesan bahwa keamanan dan kedamaian daerah merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan Sumatera Selatan.
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk kembali menguatkan semangat persatuan di tengah keberagaman.
“Kemerdekaan adalah hasil perjuangan bersama. Karena itu, semangat kebersamaan harus terus kita jaga dan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Kebersamaan antara Polri, TNI, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat merupakan kekuatan penting dalam menjaga Sumatera Selatan tetap aman, damai dan kondusif,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Menurutnya, perbedaan tugas, latar belakang, dan peran bukan menjadi penghalang untuk bersatu, tetapi justru menjadi kekuatan dalam membangun daerah dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.
“Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari kita jadikan semangat persatuan sebagai energi untuk terus bekerja bersama, saling mendukung dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” tambah Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Griya Agung menjadi simbol kuatnya kebersamaan seluruh elemen bangsa di Sumatera Selatan. Semangat perjuangan para pahlawan terus diterjemahkan melalui persatuan, sinergi, dan pengabdian nyata untuk menjaga keamanan, kedamaian, serta mendukung kemajuan Bumi Sriwijaya.
PALEMBANG — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menegaskan komitmennya memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi melalui Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Selasa (18/8/2026).
Kegiatan dibuka langsung Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., dan diikuti Tim Pemeriksa BPK RI, pendamping Itwasum Polri, Wakapolda Sumsel, Irwasda Polda Sumsel, para Pejabat Utama Polda Sumsel, serta Kapolres jajaran baik secara langsung maupun virtual.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumsel menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Pemeriksa BPK RI. Menurutnya, pemeriksaan bukan semata-mata proses evaluasi administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk melihat kondisi organisasi secara objektif sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
“Pemeriksaan ini menjadi instrumen yang sangat vital untuk mendiagnosis kesehatan organisasi agar tata kelola benar-benar berjalan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Kapolda menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Karena itu, Polda Sumsel memandang BPK RI sebagai mitra strategis dalam memberikan evaluasi dan rekomendasi bagi penyempurnaan tata kelola organisasi.
Pemeriksaan Semester II Tahun 2026 tersebut berfokus pada kepatuhan sistem informasi Kamtibmas serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada administrasi dan penegakan hukum lalu lintas.
Pada aspek lalu lintas, Kapolda menekankan pentingnya penguatan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), mulai dari perluasan cakupan perangkat hingga integrasi data dan sistem administrasi. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai penting untuk mendorong proses penegakan hukum yang semakin transparan sekaligus meminimalkan interaksi langsung antara petugas dengan masyarakat.
Kapolda juga menyoroti pentingnya integrasi sistem informasi Kamtibmas, khususnya antara Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Pamapta, layanan kepolisian 110, dan sistem operasional lainnya. Integrasi tersebut diharapkan mampu mempercepat tindak lanjut laporan masyarakat sekaligus meningkatkan response time personel di lapangan.
Kepada seluruh Kepala Satuan Kerja dan Kepala Satuan Wilayah yang menjadi objek pemeriksaan, Kapolda meminta agar memberikan dukungan penuh serta menyampaikan seluruh data dan kondisi organisasi secara terbuka.
“Siapkan seluruh dokumen secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Jangan ada data atau informasi yang ditutupi. Apabila ditemukan kelemahan, sampaikan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat menjadi bahan pembenahan bagi kita,” tegas Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Kapolda juga meminta Irwasda Polda Sumsel mengoordinasikan pendampingan pemeriksaan secara melekat agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, efektif, dan tetap tidak mengganggu pelayanan rutin kepolisian kepada masyarakat.
Pelaksanaan pemeriksaan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan sistem tata kelola Polda Sumsel terus bergerak menuju organisasi yang semakin profesional, transparan, dan berbasis data. Setiap temuan dan rekomendasi diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan sehingga kelemahan organisasi tidak hanya diketahui, tetapi segera ditindaklanjuti.
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pemeriksaan BPK RI merupakan bagian penting dari upaya Polda Sumsel melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan.
“Evaluasi dan rekomendasi BPK RI menjadi masukan penting untuk memperkuat akuntabilitas, menyempurnakan tata kelola, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Menurutnya, transparansi dalam pemeriksaan juga menjadi bagian dari upaya membangun organisasi yang sehat. Keterbukaan terhadap kondisi yang sebenarnya akan memudahkan proses identifikasi persoalan sekaligus mempercepat langkah pembenahan di setiap satuan kerja dan satuan wilayah.
Melalui pemeriksaan kinerja dan kepatuhan Semester II Tahun 2026, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik. Setiap evaluasi dan rekomendasi akan menjadi bagian dari proses pembenahan untuk menghadirkan tata kelola kepolisian yang semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Bumi Sriwijaya.
Targetkan 810 Ton Bawang Putih Polda Sumsel Jadi Kontributor Terbesar Kedua Nasional
Dok. TBN
Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan memperkuat kontribusinya terhadap program swasembada pangan nasional melalui penanaman bawang putih serentak di lima wilayah Polres jajaran. Dengan total lahan mencapai 81 hektare dan target produksi 810 ton, Sumatera Selatan menjadi salah satu kontributor terbesar dalam gerakan nasional tersebut.
Penanaman dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., di kawasan perkebunan Dusun 3, Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Mua Enim. Kegiatan tersebut terhubung melalui video conference dengan penanaman bawang putih serentak nasional yang dipusatkan di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel bersama jajaran mengikuti rangkaian penanaman nasional yang terhubung langsung dengan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Dinas Pertanian, Forkopimda Sumsel, Bupati Muara Enim beserta Forkopimda, para Pejabat Utama Polda Sumsel, kelompok tani, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.
Program penanaman bawang putih ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap Asta Cita pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan nasional. Komoditas bawang putih menjadi salah satu perhatian strategis karena kebutuhan nasional masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan impor.
Polda Sumsel menyiapkan lahan seluas 81 hektare yang tersebar di lima wilayah Polres, yakni Polres Muara Enim, Polres Lahat, Polres Pagar Alam, Polres Ogan Komering Ulu Selatan, dan Polres Empat Lawang. Program tersebut melibatkan 113 petani yang tergabung dalam 14 kelompok tani.
Pada penanaman serentak kali ini digunakan tiga varietas bibit bawang putih, yakni Sangga Sembalun, Lumbu Hijau, dan Lumbu Putih. Seluruh lahan tersebut disiapkan untuk mendukung target produksi sebanyak 810 ton yang direncanakan dipanen pada November 2026. Dilansir dari TBN Sumsel, Kamis (20/8/26).
Dalam laporannya kepada Kapolri, Kapolda Sumsel menyampaikan bahwa program tersebut mendapat dukungan Gubernur Sumatera Selatan, Forkopimda, Dinas Pertanian, akademisi Universitas Sriwijaya, Bhayangkari Daerah Sumsel, serta Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.
“Secara keseluruhan total luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektare. Kami menargetkan hasil panen sebanyak 810 ton yang insyaallah akan dipanen pada November 2026,” ujar Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Kapolda Sumsel juga menyampaikan bahwa ketersediaan bibit masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan program. Karena itu, Polda Sumsel mendorong adanya dukungan lebih lanjut dari Kementerian Pertanian agar area tanam dapat diperluas mengingat potensi lahan di Sumatera Selatan masih sangat terbuka.
Secara nasional, penanaman serentak pada 19 Agustus 2026 dilaksanakan di 14 Polda dan 59 Polres jajaran dengan luas lahan mencapai 279,53 hektare dan potensi hasil sekitar 2.795,3 ton. Program tersebut melibatkan 110 kelompok tani dan 2.174 petani.
Dengan luas lahan 81 hektare, Polda Sumsel tercatat sebagai kontributor lahan terbesar kedua secara nasional setelah Polda Nusa Tenggara Barat, disusul Polda Jawa Barat. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah dengan kontribusi signifikan dalam gerakan nasional menuju swasembada bawang putih.
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa program swasembada bawang putih merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat kemandirian pangan nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.
“Terus semangat dan mari kita sama-sama menunjukkan bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada, khususnya swasembada bawang putih,” tegas Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
Bagi Sumatera Selatan, program tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi komoditas pangan, tetapi juga memberikan dampak langsung kepada petani melalui pemanfaatan lahan produktif dan penguatan kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, akademisi, serta kelompok tani.
Keberlanjutan program menjadi perhatian utama agar gerakan tersebut tidak berhenti pada kegiatan penanaman. Pengawalan proses pemeliharaan hingga panen menjadi bagian penting untuk memastikan target produksi dapat tercapai sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keterlibatan Polda Sumsel dalam program swasembada bawang putih merupakan bentuk dukungan nyata terhadap agenda ketahanan pangan nasional.
“Polda Sumsel bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mengawal proses penanaman, pemeliharaan hingga panen. Targetnya bukan hanya meningkatkan produksi bawang putih, tetapi juga memberikan manfaat bagi petani dan secara bertahap membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Ia menambahkan bahwa semangat mendukung ketahanan pangan nasional tersebut sejalan dengan tagline Kapolda Sumsel, “Sudahkah Anda Berbuat Baik Hari Ini?” yang terus digelorakan kepada seluruh personel jajaran Polda Sumatera Selatan.
Personil Ditpolairud Polda Sulut Lakukan Indonesia Asri Di Sekitar Pesisir Pantai
Jajaran Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara melaksanakan aksi kebersihan lingkungan di halaman Markas Komando (Mako) hingga pesisir pantai masyarakat sekitarnya.
Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian institusi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya satuan perairan, dalam menjaga kesehatan ekosistem perairan nusantara agar tetap sehat, bersih, dan lestari.
Terlihat jelas antusiasme dan semangat tinggi dari seluruh personel Ditpolairud Polda Sulut. Dengan mengenakan pakaian dinas lapangan yang rapi, mereka bahu-membahu memungut sampah plastik, botol bekas, dan limbah lainnya yang berserakan di area pantai.
Aksi ini tidak hanya terbatas di lingkungan internal markas, tetapi meluas hingga ke area publik tempat warga beraktivitas, menunjukkan bahwa polisi hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjadi teladan dalam menjaga keindahan alam.
Inisiatif ini dilaksanakan berdasarkan perintah langsung Direktur Polairud Polda Sulut, Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya peran aktif setiap anggota dalam pelestarian lingkungan.
Suasana pagi yang segar di Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, terasa lebih bermakna pada Jumat (07/08/2026). Tepat pukul 07.00 WITA
Dalam keterangannya usai kegiatan, Dirpolairud Polda Sulut Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas mengatakan bahwa, Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh personil Ditpolairud Polda Sulut.
Kalian telah membuktikan bahwa tugas kita tidak hanya di atas kapal atau di udara, tetapi juga di darat, menjaga bumi tempat kita berpijak. Semangat kalian hari ini adalah inspirasi bagi kita semua,” ujar Kombes Pol. Bayuaji dengan nada bangga dan hangat.
Lebih lanjut Dirpolairud Polda Sulut Menambahkan bahwa, “Kepada masyarakat pesisir, mari kita jaga laut kita. Jangan jadikan pantai sebagai tempat pembuangan sampah. Laut adalah sumber kehidupan, sumber rezeki, dan warisan berharga untuk anak cucu kita. Jika kita sayang pada keluarga, sayangi juga laut yang menghidupi kita,” tegasnya.
Semoga gerakan bersih-bersih ini akan menular ke masyarakat luas. Mari kita wujudkan Bitung, dan Sulawesi Utara secara umum, sebagai daerah yang tidak hanya aman secara kamtibmas, tetapi juga bersih secara ekologis. Lingkungan yang sehat menghasilkan masyarakat yang sehat dan produktif.
Aksi bersih-bersih di pesisir Bitung ini mengirimkan pesan kuat bahwa profesi kepolisian memiliki dimensi sosial dan lingkungan yang luas.
Ketika personel polisi rela berkeringat memungut sampah di bawah terik matahari pagi, mereka sedang mengajarkan nilai tanggung jawab kolektif yang sering kali terlupakan di era modern. Sampah di laut bukan hanya masalah estetika, tetapi ancaman serius bagi biota laut dan keselamatan nelayan
Dengan Pesawat Khusus, Polri Kerahkan 10 K9 SAR Berpengalaman ke Flores, Misi Pencarian Korban
Jakarta, 16 Agustus 2026 — Polri kembali bergerak cepat memperkuat pencarian korban pascagempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 10 K9 SAR berpengalaman dari Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri diterbangkan menggunakan pesawat khusus CN-295 Polri P-4501 dengan rute tersendiri Pondok Cabe–Labuan Bajo.
Penerbangan dipimpin Kapten Penerbang Kp M. Rahman dan Kp Hendri S, bersama lima kru lainnya. Pesawat dijadwalkan berangkat dari Pondok Cabe pukul 12.15 WIB dan tiba di Labuan Bajo sekitar 17.05 WITA.
Penggunaan pesawat khusus dengan rute tersendiri dilakukan untuk mempercepat pergeseran kemampuan SAR Polri. Selain membawa 10 K9, pesawat juga mengangkut perlengkapan operasional dan bantuan logistik untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.
Sebanyak 21 personel Ditpolsatwa diberangkatkan untuk mendukung operasional 10 K9. Tim dipimpin Iptu Erasmus selaku Katim K9, dengan dukungan Ipda drh. Linda dan Aipda Triyo sebagai tenaga veteriner. Personel lainnya terdiri dari handler dan pelindung yang bertugas mendampingi K9 serta memastikan keamanan tim selama operasi. Setiap K9 didampingi handler yang memahami karakter dan kemampuan masing-masing, sehingga kemampuan K9 dapat dioptimalkan dalam proses pencarian korban di lapangan.
Sepuluh K9 yang diterjunkan terdiri dari Walet, Ari, Rubin, Dasa, Gyra, Sita, Koni, Kyara, Gejlon, dan Gizi. Mereka memiliki kemampuan Canine Search and Rescue (CSAR) untuk membantu pencarian korban serta cadaver, yaitu kemampuan mendeteksi aroma khas yang berasal dari tubuh manusia yang telah meninggal dunia.
Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan dalam kondisi bencana ketika korban berada di bawah reruntuhan, tertutup material, atau berada di lokasi yang sulit ditemukan secara visual.
BERPENGALAMAN DALAM OPERASI BENCANA
Pengerahan kali ini juga diperkuat pengalaman K9 Ditpolsatwa dalam penanganan bencana di Sumatera pada 2025.
Pada Desember 2025, Unit SAR K9 Ditpolsatwa dikerahkan dalam pencarian korban bencana di Sumatera Utara. Empat K9, yakni Walet, Ari, Rubin, dan Dasa, digunakan untuk menyisir area bantaran sungai dan lokasi yang diduga menjadi tempat korban tertimbun material maupun hanyut terbawa arus.
Dalam operasi tersebut, K9 memberikan indikasi titik penting yang kemudian ditindaklanjuti tim gabungan hingga ditemukan korban.
Pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi tim yang kini kembali bergerak ke Flores. K9 tidak bekerja sendiri, tetapi menjadi bagian dari tim SAR yang didukung handler, tenaga veteriner, personel pelindung, dan unsur terkait di lapangan.
DIBAGI TIGA REGU
Setelah apel pelepasan yang dipimpin Dirpolsatwa, tim melakukan loading perlengkapan dan dibagi menjadi tiga regu untuk melaksanakan tugas BKO di wilayah hukum Polda NTT.
Pembagian regu memungkinkan kemampuan K9 dikerahkan secara fleksibel sesuai kebutuhan pencarian dan hasil asesmen di lapangan.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian dalam penanganan awal antara lain Sikka, Manggarai, dan Manggarai Timur. Namun, tim dapat digeser ke wilayah lain berdasarkan perkembangan situasi dan kebutuhan Polda NTT.
KECEPATAN JADI PRIORITAS
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa kecepatan menjadi salah satu hal yang paling utama dalam penanganan bencana.
“Kecepatan merupakan salah satu hal yang paling utama. Pagi ini kami kembali memberangkatkan tim tersebut. Nantinya pembagian tugas akan dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi dengan Polda NTT,” ujar Trunoyudo.
Trunoyudo mengatakan Polri memahami bahwa proses pencarian sangat dibutuhkan masyarakat terdampak.
“Kami memahami betul dan sama-sama berempati bahwa proses pencarian sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di sana. Yang paling utama adalah bagaimana Polri dapat memberikan evakuasi dan penyelamatan bagi korban yang masih selamat,” kata Trunoyudo.
Ia menambahkan, tim K9 akan diarahkan sesuai kebutuhan wilayah.
“Ada beberapa daerah yang menjadi prioritas untuk dilakukan langkah-langkah mitigasi dan pencarian korban, yaitu Sikka, Manggarai, dan Manggarai Timur. Namun demikian, apabila terdapat daerah lain yang juga membutuhkan bantuan, tentu kami akan melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencarian korban sesuai kebutuhan,” jelasnya.
BAWA 3,4 TON LOGISTIK
Selain 10 K9 dan 21 personel, pesawat CN-295 P-4501 membawa 10 kennel box K9, empat box perlengkapan tim dan pakan K9, serta berbagai bantuan logistik.
Total muatan mencapai sekitar 3.411 kilogram atau 3,4 ton, terdiri dari 45 dus makanan siap saji, 10 unit Wontech, 409 kilogram obat-obatan bantuan, 60 kilogram banner dan stiker, serta perlengkapan lainnya.
Setibanya di Labuan Bajo, tim akan langsung berkoordinasi dengan Polda NTT untuk menentukan lokasi penugasan dan prioritas pencarian.
Penggunaan pesawat khusus dengan rute tersendiri menjadi bagian dari langkah percepatan Polri agar kemampuan K9, personel pendukung, serta perlengkapan dapat segera tiba dan digunakan di wilayah operasi.
Polri memastikan dukungan kemanusiaan akan terus dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan hasil kurasi di lapangan.
K9 berpengalaman terbang dengan pesawat khusus. 21 personel mendampingi. Satu misi: mempercepat pencarian korban dan membantu masyarakat Flores terdampak gempa
